dKonten.com, Pesawaran– Niatan Pemerintah Pesawaran membentuk forum Corporate Social Responsibility (CSR) di kabupaten setempat mendapat dukungan dari pelaku usaha yang berada di wilayah zona tiga (Timur).
Namun sejumlah catatan diberikan kepada pemerintah untuk dapat diakomodir seperti memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan, memberikan win win dalam program CSR, kemudian adanya persamaan persepsi jajaran pemrintah di tingkat bawah terkait rekomendasi perizinan.
Owner Villa Gardenia Lisa Silawati mengatakan perlu adanya pemikiran yang sama antara Bupati hingga jajaran pemerintah dari tingkat bawah. Kemudian bagaimana pariwisata di Pesawaran tidak hanya “menjual” keindahan pemandangan, melainkan juga melestarikan kearifan lokal khususnya budaya Lampung
“Sebagai pengusaha tidak terlepas dari cashflow, kami juga memperhitungkan biaya tenaga kerja dan operasional. Termasuk kemudahan pengurusan periznan, dan kami juga menginginkan agar aman dan nyaman dalam menjalankan usaha. Kami juga berharap alangkah lebih baiknya menonjolkan kearifan lokal khususnya budaya lampung,”kata dia.
Selain itu, para pengusaha juga meminta suport dari bawah, mulai dari tingkat RT dari desa, kecamatan dan lainya. Karena, menurut Lisa, perizinan itu dimulai dari tingkatan tersebut.
“Jika pengusaha yang masih baru akan mulai bekerja sudah disusahkan oleh proses perizinan, maka pengusaha akan takut.”
“terlebih dengan tingkat keamanan dan kenyamanan, jangan sampai, semangat pak bupati yang ingin memajukan pengembangan usaha di Pesawaran tidak didukung oleh jajarannya,” kata dia.
Sementara perwakilan dari Tegal Mas Soleh pada prinsipnya sangat mendukung adanya wadah bagi pengusaha untuk mengkoordinir program CSR.
“Untuk program CSR, kami sudah melakukan itu untuk wilayah sekitar kami. Dan mendukung pemerintah membentuk forum CSR. Tentuya kami sebagai pelaku usaha meginginkan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” kata dia.
Selain itu koordinasi juga diperlukan antara pelaku usaha wisata dengan pemerintah. Seperti pelayanan kepada pengunjung wisata sehingga rasa nyaman dapat dirasakan bagi wisatawan baik lokal maupun wisatan nusantara.
Menanggapi komentar dari pelaku usaha tersebut, Bupati pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan saat ini jajarannya terus membenahi kaitan dengan proses perizinan.
“Seperti kantor perizinan satu pintu saat ini belum memiliki kantor yang represntatif. Selain itu dari segi sistem juga sudah berbasis IT.
Selain itu pemerintah Pesawaran terus berupaya membangun akses pariwisata, infrastruktur, pelayanan dan fasilitasnya. Seperti dermaga eksklusif yang sedang di upayakan sehingga polanya tersistem dengan baik termasuk terminal pioneer.
“Saya menginginkan wisata halal di Pesawaran, tidak ada diskotik dan minuman keras. Kalau cafe boleh, dan setiap pelaku usaha dapat menyediakan tempat ibadah.”
“Kita pasti akan mempermudah proses perizinan, sesuai dengan intruksi bapak Presiden RI Joko Widodo
Namun, terkait perizinan di lingkungan, adalah prinsip daerah setempat, kita tidak bisa intervensi, karena itu masalah teknis, termasuk juga perizinan di kepolisian itu wewenang mereka,” kata dia (**)
Bambang T
