dKonten.com, Pesawaran– Elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Merah Putih (AMPMP) menolak calon presiden yang mendukung khilafah serta mengecam partai politik yang mencalonkannya.
Hal itu dikatakan koordinator lapangan AMPMP Edi Surnaidi usai menggelar aksi singkat di bundaran Tugu Pengantin, Gedongtataan, Pesawaran, Selasa, 7 Juni 2022.
Dalam aksinya AMPMP membagaikan selebaran yang menyatakan bahwa Anies Baswedan diduga mendukung khilafah dan radikalisme serta intoleran.
“Kami menduga bahwa Anies Baswedan mendukung khilafah serta radikalisme, dan menurut kami calon seperti itu harus ditolak karena berbahaya bagi NKRI,” Kata dia.
Menururt Edi, siapapun calonnya harus tetap setia pada 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Setia NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
“Pancasila harga mati, bukan khilafah atau paham lainnya,” Kata dia.
Dalam aksi yang berlangsung singkat itu, AMPMP menyampaikan 5 poin yang berkaitan dengan penolakan Gubernur DKI Jakarata itu diantaranya, diduga Anies mendukung kelompok radikal dan intoleran, juga diduga sebagai donatur kelompok teroris, Anies pun diduga merupaka antek asing dan pro Aseng serta mengkorupsi anggaran APBD DKI.
“Oleh karena itu, kami aliansi masyarakat peduli merah putih menegaskan dan mengingatkan kepada Partai Politik dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak Calon Presiden yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan serta kerukunan bangsa dan negara,” Kata dia.
Inilah selebaran yang dibagikan AMPMP di bundaran Tugu Pengantin Gedongtataan :
1.PENDUKUNG KELOMPOK RADIKAL DAN INTOLERAN
Pegiat media sosial, Zein Assegaf atau yang akrab disapa Habib mengaku takut jika nantinya Anies terpilih jadi Presiden RI dikarenakan negara Indonesia bisa hancur Menurut Habib Kribo, jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI, maka gerakan-gerakan radikal akan semakin tumbuh subur. Inilah yang menurutnya akan membuat negara Indonesia menjadi hancur dan terpecah belah karena tumbuh suburnya gerakan radikal yang membawa-bawa nama agama. “Gerakan–gerakan radikal ini, bawa agama akan tumbuh subur”.
2. ANIES PENDUKUNG SEKALIGUS DONATUR KELOMPOK TERORIS
Kedekatan Gubernur Anies Baswedan dengan Farid Ahmad Okbah teroris Jamaah Islamiyah (JI) yang diringkus oleh satuan anti terorisme Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, bukan hanya kedekatan biasa, bahkan sudah seperti keluarga baginya. Hal tersebut diakui sendiri oleh Anies saat mengklarifikasi beredarnya foto dirinya bersama Okbah. Anies mengatakan momen foto tersebut diambil saat dirinya bersama ibundanya datang ke rumah Okbah dengan tujuan melayat karena mertua Okbah meninggal dunia.
3. ANIES ANTEK ASING
Puluhan lapak pedagang makanan dan warung di Jalan Ketel 1 dan 2, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dilarang buka saat perhelatan Formula E seri Jakarta alias Jakarta E-Prix 2022. Para pedagang diimbau untuk tidak membuka lapak mereka pada tanggal 3 dan 4 Juni 2022. Aturan larangan buka bagi pedagang ini disampaikan lewat surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta. Padahal saat baru menjadi menjadi Gubernur, Anies Baswedan menyebut soal pribumi. Namun kini menjelang lengser, Anies justru menjadi antek asing. Cuma mau gelar bule-bule balapan kok jadi galak banget. Apalagi sudah bayar ratusan miliar dengan duit rakyat DKI, ada PKL berdagang malah dilarang. Saat baru jadi Anies ngomong soal pribumi, setelah mau lengser kok jadi antek asing.
4. ANIES PEMBOHONG BESAR DAN PRO ASENG
Pemberian izin perluasan reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 150 hektare merupakan ironi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Tetapi faktanya malah memberikan izin kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, setelah sebelumnya mengeluarkan lebih dari 932 IMB untuk bangunan di Pulau D yang konsesinya dimiliki oleh PT. Kapuk Niaga Indah (ASENG).
5. ANIES KORUPTOR ANGGARAN APBD JAKARTA
Dalam laman kpk.go.id, DKI Jakarta menempati urutan pertama banyaknya laporan dugaan korupsi dengan 471 aduan sepanjang tahun 2021, jumlah aduan terbesar sepanjang sejarah. Menurut koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman Anies, sebagai Gubernur dinilai tidak tegas dalam mengawasi pengeluaran dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (**)
Bambang T
