dKonten.com, Pesawaran– DPRD Kabupaten Pesawaran berencana memanggil organisasi perangkat daerah penghasil PAD. Pasalnya, Komisi II DPRD Pesawaran merasa kecawa dengan target PAD yang hanya standar-standar saja.
Ketua Komisi II DPRD Pesawaran, Saptoni mengatakan, setiap triwulan, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD.
“Kita akui, selama ini, dari hasil evaluasi tersebut tidak ada peningkatan yang signifikan.”
“Misalnya saja target PAD Pariwisata sebesar Rp 5 miliar, untuk sekarang masih belum tahu, intinya masih jauh,” kata Saptoni, Rabu, 8 November 2023.
Menurut Saptoni, PBB-P2 juga dirasa masih belum maksimal untuk mancapai target yang saat ini mendekati akhir tahun 2023.
“Ada juga target pajak retribusi yang berada di dinas lain,” Kata dia.
Dikatakan ketua KTNA Kabupaten Pesawaran itu, PAD merupakan salah satu indeks pembangunan di suatu daerah. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan, maka semakin banyak pula pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Dengan adanya target target PAD yang belum tercapai maksimal, DPRD Pesawaran berencana melakukan hearing pada awal Desember. Hearing tersebut ungkap Saptoni, untuk mengevaluasi kembali pada target PAD yang dibebankan kepada mereka.
“Ya, nanti kami akan panggil mereka untuk mengevaluasi target PAD setelah pembahasan anggaran APBD 2024 selesai.”
“Berati kami akan hearing pada awal Desember,” Kata Saptoni.
Mengenai target PAD yang masih standar tersebut, lanjut dia, itu karena minimnya pajak yang berhasil dikumpulkan menjelang akhir tahun ini. Sehingga menjadi salah satu penyebab karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas tanggung jawab membayar pajak.
“Maka dari itu diharapkan kesadaran masyarakat Pesawaran soal bayar pajak, dengan membayar pajak, masyarakat telah membantu pemerintah Pesawaran dalam membangun daerah yang dicintai. Pemkab Pesawaran memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan tentang pentingnya taat pajak,” Kata dia. (**)
Bambang T
