dKonten.com, Pesawaran – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mendapatkan aspirasi dari DPRD Kabupaten Pesawaran terkait bencana yang melanda kabupaten setempat belum lama ini.
“Kepada pemerintah daerah, agar kiranya untuk daerah daerah yang menjadi langganan banjir bisa mendapatkan prioritas dalam pembangunan guna memimalisir dampak bencana,” Kata anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Heri Yulizal Efendi dalam rapat Paripurna LKPJ Bupati Pesawaran beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal itu, Bupati Pesawaran menyatakan daerah hulu sungai yaitu hutan register merupakan titik yang harus dibenahi.
“Bagaimana pun caranya agar program daerah dapat masuk ke situ, kita tahu dan kita sudah berupaya, namun musibah tetap datang dan itu titiknya berada di hulu tersebut,” Kata dia.
Menurut Dendi, pihaknya pun sudah melakukan pembahasan serius dengan legislatif terkait penanggulangan bencana. “Dan mereka pun sudah memberikan laporan dan memberikan aspirasi terkait itu,” Kata dia
Namun, lanjut Dendi, sekarang yang dibutuhkan adalah bantuan dari pusat, dan dia pun menyatakan tidak lama lagi akan berkirim surat ke balai besar Way Sekampung terkait pengendalian aliran sungai.
“Kemudian yang ke dua kita akan berkirim surat ke kementrian LHK, kita kemaren telah berkirim surat bahwa terjadinya banjir ini semuanya dari atas (hulu sungai) sehingga perlu adanya penanganan yang komprehensif di daerah hulu,” Kata dia.
Selanjutnya, pemerintah daerah juga berkirim surat ke BNPB dengan meminta dukungan dan bantuan. “Dan itu sudah di survei mulai dari Gedongtataan, Waylima, Padang Cermin dan Punduh Pidada, Marga Punduh serta Way Ratai terkait infrastruktur, apa yang dibutuhkan melalui deputi RR untuk memcegah dan menangani kasus kasus bencana alam di Pesawaran.”
“Dan ini bukan hanya banjir, ada juga longsor, dan juga Rob,” Kata dia.
Terkait dengan kerusakan di hulu sungai, Bupati Dendi pun tak menampik tentang kerusakan alam yang disebabkan aktifitas pembalakan liar.
“Kemaren sudah kita laporkan hal itu dan sudah dibentuk satgas khusus tentang pembalakan, dan mohon maaf walaupun itu tidak ada dalam OPD terkait, tapi kita ada semacam informasi dan satuan tugas yang kita utus untuk mengawasi jalannya aktifitas di daerah register,” Kata dia.
Dikatakan Dendi, pengawasan itu, sebenarnya untuk yang sudah keluar perhutanan sosialnya terutama di register 20 dan register 2. “Tapi ternyata regiater 19 masih banyak (pembalakan) dan kita berkoordinasi dengan Polres dan Polda dan kemaren ada penangkapan di Natar,” Kata dia.
Tapi mirisnya, lanjut Dendi, ada warga Kabupaten Pesawaran yang ikut membantu. “Padahal hanya mendapatkan upah yang tidak seberapa namun dampak kerusakan lingkungannya luar biasa, dan itu yang harus kita berikan pengertian ke warga jangan sampai hanya dengan uang yang tidak seberapa, namun malah membantu pembalak pembalak itu,” Kata dia.
Dendi mengaku dirinya sudah dipanggil secara khusus oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi guna membahas masalah kerusakan alam itu.
“Saya sudah dipanggil pak Gubernur untuk membahas masalah itu, pak Gubernur sangat keras kepada dinas kehutanan untuk meningkatkan patroli karena selama ini kan patroli hampir tidak ada,” Kata dia. (**)
Bambang T
