dKonten.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih.
Koordinasi bagian dari komitmen Pemprov Lampung untuk menjadi Provinsi terbaik di Indonesia, terutama dalam peningkatan pelayanan ke masyarakat melalui pemerintahan yang bersih.
Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi menuturkan koordinasi dilakukan agar pelayanan menjadi baik maka dalamnya harus baik. “Di Provinsi Lampung supaya pelayanan publiknya bagus pembangunan berhasil, maka pembinaan ke dalamnya harus lebih diperkuat. Melalui disiplin pegawai, tertib pelaksanaan kegiatan termasuk mental komitmen kita untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih,” ucap dia dalam rilisnya kepada media.
KPK, lanjut dia, akan melakukan assessment terhadap dua hal yaitu kebijakan (policy) dan budaya organisasi.
Sebagai orang nomor satu di Lampung, dirinya siap bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan dan pendidikan pada publik.
“Jadi sekarang KPK bukan hanya melakukan penindakan tapi juga perbaikan sistem. Sistemnya adalah membangun komitmen dengan seluruh aparatur, membangun sistem supaya siapapun bisa melaporkan. Sehingga siapapun merasa diawasi dan bisa dilaporkan,” bebernya.
Langkah tersebut juga sebagai tindaklanjut MoU antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Ketua KPK RI beberapa waktu lalu.
“Yang akan di-assess yaitu pertama adalah budaya organisasi yang terdiri dari budaya disiplin, budaya bekerja efisien, dan budaya organisasi yang bersih dari tindakan tindakan KKN dan Nepotisme,” ujarnya.
Terpisah, Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan bahwa Pemprov Lampung sudah mengisi kuesioner yang memudahkan KPK untuk membaca budaya di Provinsi Lampung, apakah sudah baik atau masih perlu pembenahan.
“Berangkat dari budaya organisasi itu lah maka nanti sistemya dibentuk. Mungkin kalau budaya oranisasinya masih terlampau lemah nanti kita lakukan pelatihan atau sosialisasi sehingga budayanya menjadi lebih bagus. Jadi Tim KPK turun untuk melakukan assesment terhadap budaya oranisasi dan aplikasi yang telah kita miliki,” ungkapnya.
Menurutnya, kalau aplikasi sudah bagus tinggal di integrasikan. Tapi kalau belum memadai, KPK akan memberikan aplikasinya. “Jadi kita tinggal pakai,” tuturnya.
Ia menyampaikan dengan kerjasama KPK dan Pemprov Lampung ini diharapkan tidak akan banyak lagi pelanggaran, karena sistemnya sudah bagus. (*)
