dKonten.com, Pesawaran– Pemerintah Kabupaten Pesawaran membagi 3 zona atau wilayah yang akan tergabung dalam forum Corporate Social Responaibility (CSR) Pesawaran.
“Ada 3 zona yakni zona Tengah, Timur dan Barat yang akan kita lounching pada puncak hari jadi Pesawaran,” kata Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona.
Menurutnya dia, dirinya telah mengintruksikan kepada seluruh camat dan dinas terkait untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan yang ada di masyarakat yang tidak bisa diakomodir melalui APBD.
“Sehingga itu bisa menjadi judul kami dalam pembahasan melalui forum CSR,” kata dia.
Terbentuknya forum CSR diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di Pesawaran dan minimal mengurangi beban pemerintah serta masyarakat.
“Jika selama ini mereka turun secara personal dan dampaknya hanya ssbagian kecil. Tapi kali ini kita ingin lebih luas dan kolektif,” kata dia.
Disinggung tentang Perda CSR, Ketua Karang Taruna Lampung tersebut mengaku bahwa Pemerintah Pesawaran mengacu pada perda CSR provinsi. Sedangkan di Pesawaran cukup menggunakan peraturan bupati.
“Secara teknis akan diatur melalui perbup, saya bersama pak wakil tidak mau merasa ini menjadi beban bagi investor yang akan berinvestasi di pesawaran,” kata dia.
Dikatakan Dendi CSR merupakan kewajiban setiap pelaku usaha. Hanya saja beban tersebut diusung secara koletif dan terkoordinir dengan baik. Dan pemerintah daerah tidak akan melihat jumlah dana CSR yang disalurkan, semua diserahkan kepada forum.
“Kita bisa ” intervensi” jenis kegiatan atau usulan yang akan diprogramkan melalui CSR tersebut. Misalnya mau usul penanaman mangrove, tetapi kita usulkan lebih baik membangun fasilitas kesehatan atau pendidikan,” kata dia.
Dapat Dukungan Pengusaha
Niatan Pemerintah Pesawaran membentuk forum Corporate Social Responsibility (CSR) di kabupaten setempat mendapat dukungan dari pelaku usaha yang berada di wilayah zona tiga (Timur).
Namun sejumlah catatan diberikan kepada pemerintah untuk dapat diakomodir seperti memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan, memberikan win win dalam program CSR, kemudian adanya persamaan persepsi jajaran pemrintah di tingkat bawah terkait rekomendasi perizinan.
Owner Villa Gardenia Lisa Silawati mengatakan perlu adanya pemikiran yang sama antara Bupati hingga jajaran pemerintah dari tingkat bawah. Kemudian bagaimana pariwisata di Pesawaran tidak hanya “menjual” keindahan pemandangan, melainkan juga melestarikan kearifan lokal khususnya budaya Lampung
“Sebagai pengusaha tidak terlepas dari cashflow, kami juga memperhitungkan biaya tenaga kerja dan operasional. Termasuk kemudahan pengurusan periznan, dan kami juga menginginkan agar aman dan nyaman dalam menjalankan usaha. Kami juga berharap alangkah lebih baiknya menonjolkan kearifan lokal khususnya budaya lampung,”kata dia.
Selain itu, para pengusaha juga meminta suport dari bawah, mulai dari tingkat RT dari desa, kecamatan dan lainya. Karena, menurut Lisa, perizinan itu dimulai dari tingkatan tersebut.
“Jika pengusaha yang masih baru akan mulai bekerja sudah disusahkan oleh proses perizinan, maka pengusaha akan takut.”
“terlebih dengan tingkat keamanan dan kenyamanan, jangan sampai, semangat pak bupati yang ingin memajukan pengembangan usaha di Pesawaran tidak didukung oleh jajarannya,” kata dia.
Sementara perwakilan dari Tegal Mas Soleh pada prinsipnya sangat mendukung adanya wadah bagi pengusaha untuk mengkoordinir program CSR.
“Untuk program CSR, kami sudah melakukan itu untuk wilayah sekitar kami. Dan mendukung pemerintah membentuk forum CSR. Tentuya kami sebagai pelaku usaha meginginkan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” kata dia.
Selain itu koordinasi juga diperlukan antara pelaku usaha wisata dengan pemerintah. Seperti pelayanan kepada pengunjung wisata sehingga rasa nyaman dapat dirasakan bagi wisatawan baik lokal maupun wisata nusantara.
Sementara, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Fiski Virdaous mengatakan, tiga zona itu terdiri dari zona tengah meliputi Kecamatan Gedongtataan, Waylima, Kedondong dan Waykhilau, dan Zona Barat pada Kecamatan Negerikaton, Tegineneng, sedangkan Zona Timur pada Kecamatan Telukpandan, Padangcermin, Wayratai, Punduhpidada serta Margapunduh.
“Beberapa waktu lalu kita sudah berkumpul bersama pengusaha dari Zona Tengah di PT Sogo Food, lalu di Zona Barat di rumah makan Pucuk Daun, serta Kemarin di pantai Sari Ringgung, kesemuanya kompak dan setuju dalam upaya Pemerintah membentuk Forum CSR,” kata dia. (**)
Bambang T
