dKonten.com, Pesawaran– Pembangunan rigid beton di jalan lintas sumatera tepatnya di ruas jalan pertigaan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran menyisakan persoalan.
Pasalnya sejumlah warga mengeluhkan dampak pembangunan rigid tersebut membuat sejumlah rumah berpoteni terkena banjir
Hal itu dikatakan Ariansen, salah seoarang warga setempat yang terkena dampak pembangunan rigid beton tersebut, Jumat, 11 Oktober 2019.
Menurut dia, pembangunan rigit beton sepanjang sekitar 100 meter itu dilakukan di atas aspal/hotmix jalan dengan tinggi sekitar 15 cm sampai dengan 20cm di atas permukaan tanah dengan tidak dilakukan penggalian sebelumnya. Sehingga ketinggian jalan tersebut saat ini mencapai kisaran 50 sampai dengan 70 cm di atas permukaan tanah.
“Dan dari awal pembangunan rigid beton tersebut dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat yang berada disekitar lokasi pembangunan, baik berupa sosialisasi atau informasi mengenai perencanaan, pemanfaatan sampai pengawasan konstruksi.” kata dia.
Dikatakan Ariansen, baik pihak pemerintah maupun swasta (pemborong) tidak melakukan dialog atau musyawarah kepada masyarakat sehingga masyarakat sekitar lokasi tidak dapat berinteraksi dan menyatakan pendapat berkenaan dengan pembangunan rigit beton tersebut.
Sehingga, pembangunan rigid beton tersebut tidak sesuai dan hasilnya akan berdampak merugikan masyarakat sekitar karena berpotensi menimbulkan banjir akibat perbedaan ketinggian jalan dan tanah yang mencolok.
Selain itu, tingginya jalan tersebut juga, mematikan usaha masyarakat sekitar diantaranya berupa warung-warung kecil, atau loket-loket perusahaan otobus yang dijalankan masyarakat.
“Masyarakat maupun anak sekolah mau menyeberang aja susah. Serta akses keluar masuk kendaraan bermotor warga di sepanjang kiri dan kanan jalan rigit juga mengalami kesulitan. Bahkan hujan sebentar tempo hari aja, air hampir masuk ke rumah saya,” kata dia.
Dikatakan dia, pada saat pengerjaan rigit mencapai sekitar 60 persen, masyarakat sudah menyampaikan keberatan kepada pelaksana pembangunan. Di mana masyarakat meminta agar dapat dilakukan penghentian pelaksanaan pekerjaan sampai dengan ada penjelasan dari pelaksana pembangunan mengenai spesifikasi, gambar desain, namun tidak mendapat respon positif.
“Dari pihak balai pun mengakui ada kekeliruan dengan tidak menyosialisasikan terlebih dahulu. Nah, solusi yang ditawarkan akan dibangun talud.”
“Tapi masalahnya yang mau digali tanah siapa, padahal kami mendukung pembangunan di wilayah kita, tapi tolong juga perhatikan aspirasi kami.”
“Kita minta dikembalikan jalan ini seperti semula, jangan dengan ketinggian seperti ini, tolong manusiakan kami dan berikan solusi yang tepat, bukan malah mengirim Polisi,” kata dia.
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Olan Fitrionando mengatakan akan terus mengawal masalah ini dengan mengirimkan surat ke kementrian terkait.
“Hal ini harus ada titik temu, karena saya yakin masyarakat tidak terbesit sedikit pun untuk menghalang halangi pembangunan yang dilakukan pemerintah, dan dari pihak pemerintah yang tidak melakukan upaya sosialisasi terlebih dahulu.”
Menurut Olan, upaya upaya musyawarah dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi tidak memuaskan masyarakat, dan ini menyebabkan terjadinya dampak sosial ke masyarakat setempat.
“Saya selaku wakil mereka akan membawa masalah ini sampai selesai, dan akan juga berkoordinasi dengan wakil kami yang ada di Senayan, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan,” kata dia. (**)
Bambang T
