dKonten.com, Pesawaran- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pesawaran menyoroti tidak cermatnya perencanaan belanja modal di Dinas Kesehatan dan Pendidikan.
Sebab penyerapan anggaran belanja modal ke dua OPD tidak maksimal. Namun begitu, pemerintah setempat seakan membela ketidak becusan pegawai di dua OPD dalam membelanjakan anggaran.
“Sudah dianggarkan, mereka (OPD) yang anggarkan, sudah disetujui, anggarannya ada, tapi tidak terserap dengan berbagai alasan, seharusnya ada yang bertanggung jawab atas kelalaian penggunaan anggaran itu, dan diberi sanksi, bukan mencari alasan terus,” Kata ketua Fraksi PDIP Ns Bambang DSLP usai rapat paripurna Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, Kamis, 2 Juni 2022.
Menurut Ns Bambang, Belanja modal alat kedokteran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 hanya mencapai 54,79 persen. Begitu juga pada belanja modal unit-unit laboratorium yang realisasinya hanya mencapai sekitar Rp.507 Juta dari sekitar
Rp.834 Juta yang dianggarkan atau hanya mencapai 60,81 persen.
Pernyataan itu pun ditanggapi pemkab setempat dalam jawaban bupati tentang pandangan umum fraksi dengan menyatakan bahwa belanja modal alat
kedokteran dalam pelaksanaan APBD 2021 pada belanja modal unit-unit laboratorium merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang realiasinya mencapai sekitar Rp507 juta dari sekitar Rp834 juta. Hal itu dikarenakan belanja swakelola sebagian tidak dapat terlaksana karena nilai di E-Katalog sehingga Kabupaten Pesawaran khususnya Dinas Kesehatan tidak dapat merealisasikan belanja tersebut.
“Itu kan lucu, mereka butuh alat, lalu mereka anggarkan, pastinya mereka melihat nilai kataog, dan duitnya ada, kok alatnya gak dibeli.”
“Ini kan bukan kesalahan sistem, tapi human error, tindak dong, lalai itu manusianya, jangan dibela,” Kata dia.
Sementara, pandangan fraksi PDIP menyatakan bahwa TAPD tidak profesional dalam melakukan perencanan dan menetapkan target PAD.
Sebab, menurut Fraksi PDIP, PAD 2021 hanya mencapai 89,79% atau sekitar Rp81 miliar dari target sekitar Rp.90 miliar, TPAD seharusnya dalam perencanaan dapat menganalisa berbagai situasi dan kondisi yang sedang terjadi baik di nasional maupun daerah sehingga dapat meminimalisir selisih target terhadap realisasi pendapat. Sebab, Rasio PAD terhdap total pendapatan hanya mencapai 6,61 persen.
Sekda Syukur, mewakil Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona sependapat dengan Fraksi PDI Perjuangan bahwa akan melakukan perencanaan dan menganalisa berbagai situasi dan kondisi yang sedang terjadi di daerah sehingga dapat meminimalisir selisih target
terhadap capaian realisasi PAD di Kabupaten
Pesawaran.
Mengenai sorotan terhadap peningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesawaran, tentang kurangnya pemerataan SDM, Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendidikan, pengawasan terhadap penggunaan dana BOS, dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik yang berstatus honorer terutama tenaga pendidik yang ada di daerah 3T bisa melalui dana hibah atau lainnya termasuk di daerah kepulauan, serta dokumen lampiran Ranperda yang hampir semua belanja modal di sekolah baik SD maupun SMP penyerapannya tidak mencapai 100%.
Sekda Syukur pun sependapat, dan berharap untuk bersama-sama memperhatikan pemerataan SDM, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, pengawasan terhadap penggunaan dana BOS dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga
pendidik yang berstatus honorer.
“Sedangkan untuk penyerapan belanja modal di sekolah SD dan SMP penyerapannya tidak mencapai 100% dikarenakan untuk penganggaran menggunakan data tahun lalu
sedangkan belanja modal BOS tahun 2021 sudah sesuai dengan dana penyaluran BOS,” Kata dia. (**)
Bambang T
