dKonten.com, Pesawaran– Ketua DPRD Pesawaran Suprapto menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbasis pada sistem anggaran kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada pengendalian anggaran dan efisiensi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
“Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. untuk mencapai tujuan dimaksud maka disusunlah rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang merupakan dasar pijakan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelengaraan daerah,” Kata politisi PDIP itu dalam Rapat Paripurna penyampaian RAPBD 2023, Senin, 17 Oktober 2022.
Dikatakan dia, anggaran pendapatan dan
belanja daerah sebagai sebuah rencana keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dan merupakan suatu gambaran perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan, proyek-proyek daerah dalam satu tahun angaran.
“Serta gambaran perkiraan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah
guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud,” Kata dia.
Sementara, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menambahkan salah satu upaya mengantisipasi ancaman inflasi di tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan menekan belanja daerah yang tidak prioritas pada tahun anggaran 2023.
“Di tahun anggaran 2023 ada dana penjagaan jaring keamanan sosial masyarakat akibat dampak inflasi. Daya beli masyarakat berkurang akibat dampak kenaikan harga barang. Kita juga akan menekan belanja belanja yang tidak prioritas di tahun anggaran 2023,” Kata dia.
Menurut dia, selain menekan belanja belanja yang tidak prioritas, upaya lainnya yang dilakukan untuk mengantisipasi ancaman inflasi yakni bangga terhadap buatan Indonesia, dan menerbitkan aturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
“Serta belanja belanja kabupaten dengan menerbitkan e katalog lokal untuk menekan inflasi daerah,” Kata dia.
Dijelaskan, Perekonomian Nasional dan Daerah belum sepenuhnya pulih dan bangkit, muncul kembali ancaman inflasi. Hal tersebut berdampak pada kebijakan Pemerintah Pusat khususnya mengenai Dana Transfer Ke Daerah yang akan berpengaruh terhadap APBD T.A. 2023. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mempersiapkan kebijakan fiskal untuk tahun 2023.
“Selain untuk mendukung pencapaian visi dan misi dan tujuan pembangunan daerah juga masih akan diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi dan penguatan di berbagai aspek serta mengantisipasi hal mendesak terkait kebijakan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi,” Kata dia.
Diketahui, secara umum proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2023 sebesar Rp.1,57 triliun. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah diproyeksi sementara sebesar Rp.115 miliar, pendapatan tranfer diproyeksikan sebesar Rp.1,45 triliyun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksi sementara sebesar Rp 2,32 miliar .
Selanjutnya belanja daerah dalam rancangan APBD 2023 direncanakan sementara sebesar Rp.1,55 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.1,06 triliun, belanja modal direncanakan sebesar Rp.241,50 miliar, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp.5 miliar, belanja transfer sebesar Rp.240,85 miliar. Kemudian pada pembiayaan penerimaan pembiayaan pada rancangan APBD 2023 diproyeksi sebesar Rp.9 miliar . Kemudian pengeluaran pembiayaan pada rancangan APBD direncanakan sebesar Rp. 31,80 miliar. (**)
Bambang T
