dKonten.com, Pesawaran– Warga miskin di Pesawaran terpaksa harus membayar penuh tagihan rumah sakit lantaran baru mengetahui jika selama bertahun tahun Kartu Indonesia Sehat yang dimilikinya ternyata milik orang lain.
Ks (58) warga Gedongtataan yang sehari harinya berjualan kopi keliling di Pasar Gedongtataan pun bingung. Pasalnya selama ini tidak terjadi kendala atau penolakan ketika menggunakan kartu tersebut di Puskesmas Gedongtataan.
“Selama ini kartu istri saya tidak bermasalah, dan tentunya kami juga tidak tahu jika itu bukan kartu KIS milik istri saya, karena nama dan alamat kartu BPJS itu sama dengan alamat KTP.”
“Dan kami baru tahu kemarin setelah masuk rumah sakit, bahwa NIK kartu BPJS milik istri saya ternyata berbeda dengan KTP, tentunya kami pun bingung dan baru tahu, karena dulu kami hanya menerima kartu dan tidak ada kendala ketika memakainya,” Kata Mw (63) suami Ks, Minggu, 16 Juli 2023.
Menurut Mw yang sehari harinya berkerja sebagai buruh bangunan itu, tentunya dirinya merasa diberi harapan palsu oleh BPJS karena memberi kartu milik orang lain kepada istrinya. Dan setelah sekitar 9 tahun baru ketahuan. Dan mirisnya, mereka harus melunasi secara pribadi tagihan pelayanan kesehatan rumah sakit swasta di Kabupaten Pringsewu yang sangat menguras kantong.
“Kalau kami tahu atau diberitahu dari BPJS bahwa kartu itu bukan milik istri saya, tentunya jauh jauh hari kami akan membuat permohonan kartu BPJS ke pemerintah.”
“Dan kami tentunya merasa tidak pernah menggunakan kartu milik orang lain karena kartu itu kami terima bersama dengan kartu BPJS saya dengan alamat yang sama,” Kata dia.
Pihaknya pun telah diberikan waktu oleh pihak rumah sakit untuk mengurus kartu KIS miliknya tersebut. Namun, pihak BPJS Kabupaten Pesawaran yang salah memberi Kartu Indonesia Sehat tidak memberikan solusi kepada warga miskin yang telah diberikan kartu milik orang lain tersebut.
Pihak BPJS Pesawaran Lepas Tangan
Sementara, Kepala BPJS Kabupaten Pesawaran Erwin mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan kantor cabang dan respon dari kantor cabang hanya menyatakan jika kartu KIS tersebut milik orang lain, lantatan NIK dan tanggal lahir berbeda KTP dan KK pasien.
“Maaf saya juga bukan pengambil kebijakan, saya ada atasan di kantor cabang dan ada bidang bidang lain di kantor cabang, tempat saya berkoordinasi, minta tolong dan bantuan.”
“Kalau bisa saya bantu pasti saya bantu tidak mungkin saya tinggal diam, mengingat pasien juga dirawat di Kabupaten Pringsewu, maka saya juga koordinasi dengan kepala BPJS setempat,” Kata Erwin saat dihubungi.
Menurut Erwin pihak BPJS tidak bisa membantu hal tersebut dan menyarankan agar pasien untuk membayar secara mandiri baik BPJS atau pun tagihannya.
“Ya sudah bayar umum saja, karena yang bersangkutan tidak terdaftar, kalo mau, bayar mandiri dan menunggu 14 untuk aktifasi BPJSnya,” Kata dia. (**)
Bambang T
