dKonten.com, Pesawaran– Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2029.
Forum itu menjadi langkah strategis dalam penyusunan arah pembangunan daerah sekaligus menjadi peta jalan pembangunan untuk Bumi Andan Jejama lima tahun ke depan,
Asisten Ekobang Marzuki mewakili Bupati menyampaikan bahwa konsultasi publik ini menjadi ruang terbuka bagi semua pihak untuk memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan awal RPJMD.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan di aula rapat Teluk Ratai yang juga disiarkan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Jumat 10 Oktober 2025 itu, Kepala Bappeda Pesawaran Adhytia Hidayat memaparkan substansi rancangan awal RPJMD yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah.
Pemaparan tersebut kemudian ditanggapi oleh sejumlah pihak, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan akademisi dari Institut Teknologi dan Bisnis Dinniyah Lampung, serta DPRD Pesawaran yang diwakili oleh Wakil Ketua II, Aria Guna.
Dalam penyampaiannya, Aria Guna memberikan apresiasi atas kerja Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Awal RPJMD yang dinilai telah selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJPD Kabupaten Pesawaran 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Indonesia Emas 2045.
Ia menilai bahwa visi besar “Pesawaran Cakep Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045” mencerminkan semangat kolaboratif dalam mewujudkan lima misi utama, yakni Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif, dan Produktif.
DPRD juga memberikan sejumlah catatan penting sebagai masukan penyempurnaan dokumen RPJMD tersebut. Mulai dari Konsistensi antara visi, misi, dan program prioritas, pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan, mitigasi bencana serta transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Diketahui, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Marzuki, Asisten Administrasi Umum Heriansyah, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Plt. Kepala BPKAD, Kadis Kominfotiksan, serta perwakilan perangkat daerah, akademisi, pemuda, dan berbagai unsur masyarakat serta lembaga terkait yang hadir secara offline maupun online. (***)
