dKonten.com, Pesawaran – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pesawaran Lenida Putri meminta tenaga honorer agar menyuarakan aspirasinya bukan hanya untuk pengangkatan tapi juga untuk penggajiannya.
Hal itu agar upaya tenaga honorer naik status dan kesulitan pemerintah daerah dalam hal gaji dapat didengar oleh pemerintah pusat, sehingga dapat membantu pemkab guna penggajian dan pengangkatan PPPK.
“Ini sudah menjadi issu nasional, kawan kawan tentunya paham dengan kondisi APBD Pesawaran yang saat ini tidak baik baik saja, pengangkatan PPPK berkaitan dengan anggaran guna menggaji, seperti yang pimpinan katakan tadi, alangkah baik, jika pemerintah pusat dapat membantu penggajian PPPK itu.” kata Lenida Putri saat berdialog dengan forum tenaga honorer Kabupaten Pesawaran di ruang rapat pimpinan DPRD setempat, Kamis, 20 Februari 2025.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pesawaran Lenida Putri
Menurut ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pesawaran itu, tenaga honorer tentunya memiliki rekan seperjuangan di daerah lain, bahkan di provinsi lain.
“Selain menyuarakan aspirasi guna pengangkatan PPPK, hendaknya juga disuarakan juga tentang bantuan anggaran ke pemerintah daerah, supaya, pemerintah daerah dapat terbantu untuk gaji PPPK, syukur syukur bisa 70 persen pemerintah pusat, 30 persen pemkab, atau 50-50 lah.’
“Kabupaten juga perlu anggaran guna pembangunan infrastruktur dan lainnya, jika gaji PPPK dapat terbantu, maka tidak menutup kemungkinan, seribuan tenaga honorer dapat diangkat jadi PPPK,” kata dia.
Dikatakan Lenida, kendati dengan kondisi APBD yang belum sehat, DPRD tetap berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK.
”Akan kita upayakan semaksimal mungkin, dan tentunya kami juga akan memberikan peringatan untuk Pemerintah Kabupaten agar tidak lagi mengangkat tenaga honorer.”
“Kita akan memaksimalkan pengangakatan honorer sesuai masa kerja dan meningkatkan honornya,” kata dia. (**)
Bambang T
