dKonten.com, Pesawaran– Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran kelabakan hadapi salah satu warga Lumbirejo Kecamatan Negerikaton yang masuk Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Pasalnya, tidak lengkapnya alat pelindung diri, membuat tenaga medis tidak berani kontak langsung memeriksa warga tersebut. Padahal setibanya dari Jakarta, yang bersangkutan sudah mengalami batuk disertai sesak napas.
Hal itu diketahui saat ketua DPRD Kabupaten Pesawaran M Nasir melakukan bakti sosial di Desa Lumbirejo, Minggu, 5 April 2020.
Salah warga OT (21) diketahui saat ini sedang mengalami sakit batuk dan disertai dengan sesak napas dan lemas sepulangnya dari perantauan di Cibubur Jakarta sejak seminggu yang lalu.
Anak pertama dari ibu Asas yang tinggal di dusun I desa setempat ini belum mendapatkan pemeriksaan secara maksimal lantaran APD yang ada di Puskes setempat sangat-sangat minim.
“Anak saya ini sudah satu minggu ini sakit batuk dibarengi sesak napas dan juga badannya lemas. Ini terjadi sudah satu minggu ini setelah dirinya pulang dari bekerja di Jakarta” kata Asas orang tua OT.
Diceritakan Asas, semenjak sakit, anaknya tersebut belum pernah diperiksa oleh tim medis secara detail, baru sebatas pemberian obat saja.
“Sebelumnya memang saya selaku orang tua sudah pernah lapor mengenai keadaan anak saya ini, baik itu ke desa maupun puskesdes setempat. Mereka hanya sebatas memberi obat serta melakukan pemeriksaan dan monitor via telpon, tidak datang langsung kerumah,” kata dia.
Anaknya yang saat ini sedang mengalami sakit ini lanjutnya, memang memiliki riwayat penyakit batuk disertai sesak.
“Anak saya ini di Jakarta kerjanya di ruang ber Ac dan dia itu tidak bisa kena hawa dingin pasti penyakit lamanya kambuh. Memang semenjak anak saya sakit ini saya melarang tetangga untuk berkunjung kerumah saya. Untuk menjaga takutnya anak saya ini terkena virus yang sedang ramai dibicarakan saat ini” kata dia.
Sementara, Kepala Puskesmas Roworejo Eni Widiayati mengatakan, bahwa OT sudah diperiksa. Namun hanya sebatas melalui telepon.
“Sudah diperiksa sama survelannya dan sudah dikasih obat. Maksudnya diperiksa via telpon, soalnya APD nya waktu itu belum lengkap. Kalau kita meriksa orang yang baru datang dan belum ada APD kita gak harus kontak langsung,” kata dia.
Dan Survelan desa setempat Haryati mengaku yang memeriksa adalah bidan desa.
“Iya sama Bu Okta (Bidan Desa), kalo kita rencananya pagi ini, kalo memeriksa kan harus pake APD lengkap, takut juga,” kata dia.
Tampaknya, kelangkaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis, thermogun, dan peralatan lainnya yang belum tersedia secara maksimal hingga saat ini di masing -masing pusat pelayanan kesehatan berdampak pada ketakutannya para tenaga medis ketika hendak melayani pemeriksaan terhadap warga yang bersatus Orang Dalam Pengawasan (ODP).
Hal ini membuktikan kurang seriusnya pemerintah daerah dalam menangani pandemi covid-19 di Kabupaten setempat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pesawaran M Nasir sangat prihatin atas sikap pemerintah yang terlihat kurang serius didalam penanganan virus corvid-19 di wilayah Pesawaran.
“Saya kira ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerja dan koordinasinya, jadi kita tidak hanya menunggu harus berani jempul bola, misalnya untuk APD dan Termogun itu harus siap betul. Kan saya sudah katakan diskresi kita dianggaran apa yang dibutuhkan,” kata dia.
Nasir mencontohkan seperti yang terjadi saat ini ada seorang warga yang berstatus ODP mereka para tenaga medis terkesan enggan dan takut untuk melakukan pemeriksaan lantaran APD yang ada di Puskesmas tidak tersedia.
Bahkan lantaran sakit yang diderita OT itu, dirinya harus turun langsung untuk meminta tenaga medis datang supaya dapat memeriksa yang bersangkutan.
“Suhu tubuhnya saja tadi setelah diperiksa itu 38,8 derajat celcius. Jadi harus ada penindakan jangan dibiarkan.”
“Kita tahu semua perawat ini harus kita lindungi dengan peralatan yang lengkap dan ini tugas pemerintah daerah jadi mereka bekerjanya tidak ragu- ragu,tapi juga tenaga medisnya harus aktif bekerjasama dengan gugus tugas yang ada di desa,” kata dia. (**)
Bambang T
